Daerah

Fraksi Gerindra Soroti Angka Stunting di Kuansing 

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kuansing, Maulana Imam Saleh. (F:RBI/ANews(

TELUK KUANTAN (ANews) - Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyoroti angka stunting yang masih 8 persen di tahun 2024. 

Masih tingginya angka stunting tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi di Kabupaten Kuansing. 

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Maulana Imam Saleh mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, mengingat stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga akan menjadi indikator kegagalan pembangunan manusia secara jangka panjang terutama pada produktivitas dan daya saing daerah. 

Hal tersebut disampaikan Maulana Imam Saleh pada sidang paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Selasa (11/8/2025). 

Dibidang kesehatan, Fraksi Gerindra mendukung pembangunan rumah sakit berkualitas, dengan ketersediaan obat baik di rumah sakit maupun di puskesmas, terpenuhinya tenaga ahli medis, cek kesehatan gratis dan penyediaan BPJS, atau pun KIS untuk seluruh masyarakat. 

Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra menginginkan perencanaan pendidikan yang ptoporsional, termasuk peningkatan kualitas guru, revitalisasi fasilitas pendidikan, serta pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan dunia kerja. 

Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar arah pembangunan infrastruktur jangan sampai mengalami ketimpangan sosial di daerah tertentu. Pembangunan harus mengedepankan azas pemerataaan, merata diseluruh, khususnya bagi daerah yang masih tertinggal atau terpencil. 

Fraksi Gerindra juga menginginkan adanya penataan terutama di Kota Teluk Kuantan sehingga bisa menjadi roda penggerak ekonomi dan menjadi daya tarik investasi untuk Kabupaten Kuansing. 

Selanjutnya tetap menguatkan sumber daya perkebunan dengan tetap melakukan pengadaan bibit kelapa sawit untuk masyarakat. Serta memberikan bantuan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk para pekerja bengkel, tukang dan buruh harian lepas. 

Pemerintah juga diharapkan bisa memperjelas rencana pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi yang memadai, akses jalan pertanian dan perikanan, serta fasilitas pasca panen yang modern. 

Yang tidak kalah penting juga mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk riset dan pengembangan. 

Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah agar dapat merancang pembiayaan secara terukur dan transfaran melalui RAPBD. Ini dilakukan agar program pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. 

Disampaikan Maulana Imam Saleh, fraksi Gerindra mendukung penuh orientasi pembangunan, dan tetap menyoroti isu-isu priotitas mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup serta budaya. 

Fraksi Gerindra kata Imam juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pos-pos belanja daerah, merumuskan strategi penghematan dan kongkret, meningkatkan alokasi belanja untuk sektor-sektor yang produktif serta meningkatkan akuntabilitas dan transfaransi dalam setiap penggunaan anggaran. (RBI)



Tulis Komentar